Sidoarjo, RADARNEWS9 – Program Makan Bergizi (MBG) yang digulirkan pemerintah kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian datang dari wali murid di salah satu SMP dan SMA swasta di wilayah Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yang mengeluhkan menu makanan yang diterima siswa.
Beberapa wali murid menyampaikan bahwa menu MBG yang dibagikan kepada siswa terdiri dari jeruk, roti tawar tanpa isian, serta kacang polong dalam porsi terbatas. Mereka menilai komposisi tersebut belum mencerminkan standar makanan bergizi seimbang sebagaimana tujuan awal program.
“Saya cukup terkejut. Kalau disebut makanan bergizi, seharusnya ada sumber protein dan lauk yang layak. Ini hanya roti kosong, jeruk, dan kacang polong,” ujar salah satu wali murid berinisial A, yang meminta identitas lengkapnya tidak dipublikasikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyediaan makanan di sekolah tersebut melibatkan salah satu penyedia jasa katering berinisial YPMB melalui dapur layanan di wilayah setempat. Hingga berita ini diturunkan, pihak penyedia maupun pengelola sekolah masih diupayakan untuk dimintai klarifikasi terkait standar menu, nilai anggaran per porsi, serta mekanisme pengawasan kualitas makanan yang disajikan.
Sejumlah wali murid berharap persoalan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Mereka menilai Bupati dan Wakil Bupati setempat perlu mengetahui kondisi di lapangan agar dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya terkait kualitas menu, transparansi pengelolaan, serta pengawasan distribusi.
“Ini menyangkut kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak. Kami berharap pimpinan daerah turun tangan dan memastikan program berjalan sesuai tujuan,” kata wali murid lainnya berinisial S.
Program MBG bertujuan meningkatkan asupan gizi peserta didik guna mendukung konsentrasi belajar dan pertumbuhan anak. Dalam pedoman gizi seimbang, menu ideal setidaknya memuat unsur karbohidrat, protein hewani atau nabati, sayur, buah, serta air minum yang cukup.
Sorotan terhadap kualitas menu MBG juga pernah muncul di sejumlah daerah lain. Di beberapa wilayah, wali murid mengeluhkan kurangnya variasi menu dan minimnya sumber protein. Ada pula laporan mengenai porsi yang tidak merata serta distribusi yang terlambat. Di sisi lain, sejumlah daerah dinilai berhasil menjalankan program dengan menu yang lebih lengkap dan memenuhi standar gizi.
Pengamat kebijakan publik menilai pentingnya evaluasi berkala, audit kualitas, serta pelibatan komite sekolah dan perwakilan wali murid dalam pengawasan. Transparansi dan akuntabilitas disebut menjadi kunci agar program benar-benar memberi manfaat bagi peserta didik.
Selain itu, pengawasan dari pemerintah daerah dinilai menjadi aspek yang tidak kalah penting. Sebagai program yang menyangkut anggaran publik dan kesehatan anak, pemerintah melalui dinas terkait diharapkan melakukan monitoring rutin dan evaluasi berkala guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.
