Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Djamari Chaniago, melakukan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (14/2/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi stabilitas politik dan keamanan daerah melalui dialog langsung dengan unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
Dalam agenda silaturahmi tersebut, Menko Polkam didampingi Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, Asep Saifuddin Chalim, serta Bupati Mojokerto dan jajaran pimpinan daerah. Pertemuan menitikberatkan pada pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, memperkuat kekompakan lintas lembaga, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran informasi palsu (hoaks).
Menko Polkam menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara unsur eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Kekompakan dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan disebut sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan dan terjaganya ketertiban wilayah. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumbernya, serta mengedepankan verifikasi informasi dan etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik maupun media sosial.
Terkait penyampaian aspirasi, pemerintah menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin undang-undang, namun harus dilakukan secara tertib dan tidak disertai tindakan anarkis. Saluran formal melalui DPRD dan mekanisme kelembagaan dinilai sebagai jalur yang tepat untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Selain isu stabilitas politik dan keamanan, dialog juga membahas penguatan pengawasan wilayah serta penanganan aktivitas tambang ilegal. Pemerintah pusat mendorong pengawasan terpadu dan langkah tegas berbasis hukum untuk menjaga ketertiban sekaligus kelestarian lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Polkam menyoroti kondisi geografis Pacet yang berada di dataran tinggi dan dikelilingi kawasan perbukitan. Menurutnya, eksploitasi alam yang tidak terkendali di wilayah tersebut berpotensi memicu bencana alam sewaktu-waktu dan mengancam keselamatan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa keseimbangan ekosistem merupakan harga mati yang tidak boleh dikompromikan. Masyarakat diimbau tidak melakukan tindakan yang merusak lingkungan karena dampaknya akan kembali merugikan manusia dalam skala besar. Kawasan perbukitan, tegasnya, harus dijaga bersama agar tidak mengalami kerusakan struktur tanah yang dapat memicu longsor.
Secara khusus, ia menyinggung praktik penambangan ilegal atau galian C yang kerap menjadi persoalan di Mojokerto. Aktivitas penggalian tanpa kendali dinilai berisiko merusak bentang alam dan memperbesar potensi bencana. Karena itu, warga diminta proaktif menjaga lingkungan, berani mengingatkan, dan melaporkan jika menemukan aktivitas perusakan alam demi keuntungan pribadi.
Menko Polkam juga menyampaikan apresiasi atas kondisi keamanan Mojokerto yang dinilai sangat kondusif serta memiliki praktik tata kelola daerah yang baik. Ia menyebut sejumlah potensi daerah akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pembelajaran di tingkat nasional.
Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi pusat dan daerah, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta mendorong keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan demi keberlanjutan jangkaò panjang.
