Post Views: 43,212, 3
Radarnews9.com – Lamongan || Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dengan modus nama rekening paguyuban wali murid SMPN 1 deket Lamongan Jawa Timur menuai sorotan tajam, Sejumlah wali murid mengaku resah karena merasa terbebani oleh besarnya nominal Rp 170.000 yang di tentukan tiap bulan diwajibkan di lingkungan sekolah.
Salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pembayaran yang diwajibkan Rp.170.000, tiap bulan yang diminta pihak sekolah dan komite justru terasa memaksa.
“Kami merasa terbebani dengan adanya sumbangan sukarela ini. Jumlahnya tidak sedikit dan terkesan dipaksakan,” ujarnya kepada wartawan.
Menanggapi laporan tersebut, (LSM) penggiat anti korupsi menegaskan bahwa praktik semacam itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sesuai dengan Permendikbud, sekolah negeri tidak boleh melakukan pungutan dalam bentuk apa pun, termasuk sumbangan yang bersifat memaksa. karena sekolah sudah menerima dana (BOS) dari pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, (LSM) penggiat anti korupsi akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.
“Kami akan meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak sekolah jika terbukti melakukan pelanggaran,” ujar (LSM) penggiat anti korupsi.
Sementara Pihak Sekolah bungkam dan Dinas Pendidikan Sudah Mengetahui pungutan-pungutan yang ada di lembaga semua SMPN yang ada di kabupaten Lamongan akan tetapi pura-pura tidak tahu alia Tutup Mata.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMPN 1 deket Lamongan Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi. Saat dihubungi melalui sambungan telepon, yang bersangkutan tidak memberikan respons.
Sementara pihak resepsionis berbohong mengelabui awak media yang berkunjung ke lembaga SMPN 1 deket Kabupaten lamongan
Ironisnya, dugaan praktik pungli ini tampak tidak mendapatkan perhatian serius dari pihak kepala dinas pendidikan Kabupaten lamongan.
Baca Juga: Rakor Ops Ketupat, Kapolri persiapkan Mudik 2024 Aman-Lancar Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral kesiapan Operasi Ketupat Tahun 2024. Kegiatan ini untuk memastikan pelaksanaan arus mudik dan balik berjalan aman dan lancar. Sigit menjelaskan, operasi ketupat sendiri akan berlangsung kurang lebih selama 13 hari, dimulai sejak 4 April hingga 16 April 2024. Namun, Sigit menegaskan, sebelum atau sesudah operasi itu, kepolisian juga menyiapkan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). "Sebagaimana kita ketahui bahwa operasi ketupat 2024 merupakan operasi pelayanan program arus mudik dan balik yang akan dilaksanakan kurang lebih 13 hari mulai dari 4 April sampai dengan tanggal 16 April, yang sebelumnya juga didahului dengan KRYD dan nanti pasca operasi ketupat biasanya kita juga melaksanakan hal yang sama," kata Sigit usai rapat koordinasi lintas sektoral di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sigit menyampaikan, berdasarkan informasi yang disampaikan Menko PMK dan Menhub arus mudik pada Lebaran tahun ini diprediksi mengalami peningkatan sebesar 56 persen dibandingkan tahun 2023. Dengan adanya data tersebut, Sigit menegaskan bahwa, pihak kepolisian dan seluruh stakeholder terkait telah menyiapkan strategi untuk memastikan arus mudik dan balik Idul Fitri 1445 Hijriah berjalan aman, nyaman dan lancar. Strategi tersebut diantaranya adalah menyiapkan rekayasa lalu lintas. "Tentu untuk mudik kali ini, kita siapkan strategi terkait dengan rekayasa lalin yang akan dilaksanakan termasuk sebelumnya didahului dengan survei khususnya di jalur, mulai dari Banten sampai dengan Jawa Timur. Untuk mengetahui titik mana yang harus diperbaiki karena terjadi kerusakan maupun jalur yang perlu ditambah dengan tanda atau marka jalan. Termasuk juga wilayah yang selama ini menjadi rawan laka," ujar Sigit. Kesiapan strategi dan pengecekan jalur sejak dini itu, kata Sigit sangat diperlukan untuk menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas saat momentum arus mudik dan balik Lebaran 2024. "Ini menjadi penting karena memang secara statistik terjadi penurunan terkait laka lantas dibandingkan 2022. Namun demikian karena mudik meningkat kita harapkan laka lantas dan kemacetan lalin di mudik 2024 ini betul-betul bisa kita kelola dengan baik," ucap Sigit. Lebih dalam, menurut Sigit, pada operasi ketupat tahun ini, setidaknya ada 155.165 personel gabungan yang dikerahkan untuk memastikan mudik aman dan lancar. Serta disiapkan pula sebanyak 5.784 pos untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. "Pos yang nanti disiapkan untuk memberikan pelayanan apakah itu yang ada di jalan tol, rest area, kemudian di arteri dan termasuk jalur yang kita persiapkan untuk berikan pengamanan di wilayah wisata, ini juga kita persiapkan," tutur Sigit. Disisi lain, Sigit menuturkan, dalam rapat koordinasi lintas sektoral ini, juga membahas soal pengendalian penyeberangan dan penundaan perjalanan mudik di pelabuhan. Menurut Sigit, arus mudik yang melalui jalur penyeberangan laut biasanya mengalami kepadatan. Sebab itu, dalam rapat dibahas soal Delaying System dan Buffer Zone. "Kita juga evaluasi Buffer Zone khususnya yang akan masuk wilayah penyeberangan ke Merak karena juga ini biasanya potensi terjadi kepadatan. Sehingga masyarakat mau tidak mau harus menunggu beberapa jam untuk masuk Merak. Tentunya Buffer Zone juga menjadi evaluasi kami. Baik mengarah Merak atau sebaliknya dan juga Ketapang-Gilimanuk dan sebaliknya," papar Sigit. Sigit menekankan, semua upaya dan strategi yang disiapkan lintas sektoral bertujuan untuk memastikan ataupun mewujudkan arus mudik dan balik Idul Fitri 2024 berjalan dengan aman dan lancar. "Ini semua menjadi bagian yang kita persiapkan agar mudik 2024 ini betul-betul berjalan aman dan lancar. Walaupun disatu sisi kita semua tahu kita sedang menghadapi rangkaian operasi mantap brata terkait masalah gugatan MK. Sehingga dua kegiatan ini betul-betul bisa diamankan. Disisi lain seluruh kegiatan ini betul-betul bisa kita gelar dan kita kawal, jaga agar mudik tahun ini berjalan aman dan lancar," tutup Sigit.
Sejumlah wali murid menilai, pihak dinas pendidikan seolah menutup mata terhadap berbagai laporan serupa yang sebelumnya juga muncul di sekolah-sekolah SMPN lain di wilayah kabupaten Lamongan terutama di SMPN 1 deket.
Praktik pungutan ini yang bersifat diwajibkan atau di tentukan nominal di sekolah negeri bertentangan dengan sejumlah peraturan resmi pemerintah, di antaranya:
PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 181a melarang tenaga pendidik menjual buku pelajaran, LKS, atau perlengkapan bahan ajar di sekolah.
Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pengadaan seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua siswa, dan sekolah tidak boleh mengaitkan hal tersebut dengan penerimaan peserta didik baru.
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2020 tentang Komite Sekolah, yang melarang pengumpulan dana atau sumbangan dari masyarakat yang bersifat memaksa.
UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yang mengatur bahwa buku pelajaran yang telah disubsidi melalui dana BOS wajib diberikan gratis kepada siswa.
Jika terbukti melakukan pelanggaran, kepala sekolah beserta jajarannya dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran, pencopotan jabatan, hingga proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat berharap Dinas Pendidikan dan aparat penegak hukum bertindak cepat agar praktik pungli di dunia pendidikan dapat segera dihentikan.
“Kami hanya ingin pendidikan yang jujur dan bersih, bukan yang membebani orang tua,” ujar seorang wali murid dengan nada kecewa.
Kasus di SMPN 1 deket Lamongan Jawa Timur menjadi peringatan keras bahwa masih banyak celah pungli di lingkungan pendidikan yang harus dibersihkan. Pemerintah daerah diharapkan tidak tinggal diam dan segera turun tangan agar dunia pendidikan benar-benar menjadi tempat yang mendidik, bukan tempat mencari keuntungan pribadi.(Imz)
Follow WhatsApp Channel radarnews9.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
