KAKI Jatim: H. Her Tak Mungkin Dipanggil KPK Jika Tak Terlibat

Avatar photo

- Penulis

Jumat, 17 April 2026 - 07:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Ketua DPW Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh Hosen, melontarkan pernyataan keras terkait pemeriksaan Haji Her oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai, pemanggilan oleh KPK bukan tanpa dasar dan mengindikasikan adanya keterkaitan dengan dugaan jaringan korupsi.

“Tidak mungkin seseorang dipanggil KPK kalau tidak ada keterlibatan. Siapapun yang berurusan dengan KPK, sedikit banyak pasti terindikasi masuk dalam jaringan korupsi,” tegas Moh Hosen. Rabu (15/4/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sikap tegas KAKI Jatim dalam mendukung langkah KPK mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan praktik rokok ilegal.

KAKI Jatim mendesak agar proses hukum terhadap H. Her dilakukan secara terbuka, transparan, dan tanpa kompromi. Jika terbukti bersalah, mereka meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman maksimal.

“Kami mendukung penuh KPK untuk menegakkan keadilan. Jika terbukti bersalah, seret ke Lapas Sukamiskin. Jangan ada perlakuan istimewa,” tegasnya.

Menurut Hosen, kasus ini bukan sekadar perkara hukum biasa, melainkan bagian dari kejahatan ekonomi besar yang merugikan negara.

“Ini harus jadi momentum bagi KPK untuk membongkar jaringan besar di balik praktik rokok ilegal dan pencucian uang. Jangan berhenti pada satu nama saja,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar KPK menelusuri seluruh aliran dana serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.

“Telusuri semua aliran uangnya. Siapa saja yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Tidak boleh ada yang dilindungi,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen, KAKI Jatim menegaskan akan terus mengawal jalannya proses hukum hingga tuntas.

“Kami akan kawal sampai tuntas. Ini soal kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di negeri ini,” pungkas Moh Hosen.

Baca Juga:  Mobil SAMSAT Kekiling Ramai, Ternyata ini penyebabnya!!!

Hingga kini, kasus dugaan TPPU yang berkaitan dengan rokok ilegal masih dalam tahap pengembangan oleh penyidik KPK. ()

#Presiden Prabowo Subianto
#Ketua KPK Setyo Budiyanto
#Ketua Dewas KPK Gusrizal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel radarnews9.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkab Gresik Gelar Workshop Keterampilan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia
Pemkab Gresik Bentuk Forum HRD untuk Perluas Kesempatan Kerja Tenaga Lokal
Plt. Bupati Gresik Buka Randuboto Fishing Tournament I, 98 Tim Ikuti Kompetisi
Plt. Bupati Gresik Tutup Ginofest 2026, Dorong Inovasi Berbasis Budaya Berdampak Nyata
Wabup Alif Tinjau Rumah Pompa dan Saluran Air, Pemkab Gresik Siapkan Antisipasi Banjir
Sambut Hari Bakti Imipas ke-2, Lapas Kelas IIA Sidoarjo Gelar Aksi Kerja Bakti Peduli Lingkungan
Jejak Maestro Hidupkan Warisan Leluhur, Balikpapan Jadi Panggung Harmoni Budaya Nusantara
Polres Mojokerto Kota Bongkar Pabrik Oli Palsu Merek Mars, Omzet Tembus Rp1,56 Miliar
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 13:33 WIB

Pemkab Gresik Gelar Workshop Keterampilan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia

Senin, 9 November 2026 - 18:08 WIB

Pemkab Gresik Bentuk Forum HRD untuk Perluas Kesempatan Kerja Tenaga Lokal

Minggu, 8 November 2026 - 17:23 WIB

Plt. Bupati Gresik Buka Randuboto Fishing Tournament I, 98 Tim Ikuti Kompetisi

Minggu, 8 November 2026 - 10:42 WIB

Plt. Bupati Gresik Tutup Ginofest 2026, Dorong Inovasi Berbasis Budaya Berdampak Nyata

Sabtu, 7 November 2026 - 11:00 WIB

Sambut Hari Bakti Imipas ke-2, Lapas Kelas IIA Sidoarjo Gelar Aksi Kerja Bakti Peduli Lingkungan

Berita Terbaru