RadarNews9.com || Sidoarjo, 4 Agustus 2025 — Kepercayaan warga Desa Bakalan, Kecamatan Balongbendo, terhadap kepala desa setempat kian memudar. Hal ini dipicu oleh dugaan penyelewengan dalam transaksi sewa lahan petani yang dinilai kurang transparan dan merugikan para petani.
Kekecewaan warga mencuat setelah LSM dan media Radarnews9.com melakukan investigasi di lapangan. Salah satu petani mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan kepala desa. “Dimana tanggung jawab moral seorang lurah sebagai pelayan publik dan pemegang amanah rakyat? Jika kepala desa sudah tidak bisa dipercaya, bagaimana bisa kami berharap keadilan?” ujarnya
Dugaan penyalahgunaan jabatan ini dianggap serius. Salah satu dari 63 petani, yang enggan disebutkan namanya, mempertanyakan keberanian lurah dalam bertindak tidak transparan. “Kami tidak diberi sosialisasi apa pun terkait harga sewa lahan antara pihak penyewa (PT) dengan petani. Kami bahkan tidak tahu berapa nilai kesepakatan itu,” katanya.
Menindaklanjuti laporan tersebut, tim media melakukan konfirmasi langsung ke Balai Desa Bakalan sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, kepala desa tidak berada di kantor. “Sudah jam kerja, tapi beliau tidak di tempat. Ini sering terjadi,” ujar salah satu staf yang enggan disebutkan namanya.
Sebagai pejabat publik, kepala desa seharusnya memberikan teladan serta menunjukkan tanggung jawab sesuai sumpah jabatannya. Jika terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, kepala desa dapat dikenakan sanksi administratif hingga pemberhentian sementara. Lebih jauh, ia berpotensi dijerat Pasal 415 KUHP serta Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan, jika terbukti menguasai hak yang bukan miliknya, ia juga dapat dijerat Pasal 372 KUHP.
Warga Desa Bakalan, khususnya para petani, berharap agar hak-hak mereka segera dipenuhi. “Tanpa dukungan rakyat, tidak akan ada pemimpin. Kepala desa terpilih seharusnya menjadi bukti kepercayaan warga, bukan sebaliknya,” tegas warga. (Ami)
