Radarnews9.com || GRESIK – Pemkab Gresik menyosialisasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026–2046 di Mandala Bhakti Praja, Rabu (18/11/26), sebagai pedoman pembangunan. Kegiatan berlangsung di lantai 4 Kantor Bupati Gresik, menghadirkan sejumlah narasumber dari legislatif, pemerintah, dan kalangan perencana.
Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif dalam sambutannya menjelaskan posisi strategis Gresik sebagai kawasan penyangga metropolitan Gerbangkertosusila dan pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
Keberadaan kawasan industri, pelabuhan, jalan nasional, tol, serta rencana jaringan kereta api menjadi potensi pengembangan wilayah.
Menurutnya, pembangunan Gresik tidak hanya berorientasi pada industri dan ekonomi, tetapi juga harus menjaga potensi pertanian, perikanan, mangrove, budaya, dan wisata religi.
“Pembangunan Gresik tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan sektor industri dan ekonomi. Kita juga memiliki potensi pertanian, perikanan, ekosistem mangrove, serta kekayaan budaya dan wisata religi yang harus dijaga dan dikembangkan secara berimbang,” ujar Wabup Alif.
Wabup menyebut tantangan pembangunan semakin kompleks, mulai dari pengendalian banjir, alih fungsi lahan, hingga perlindungan kawasan lindung.
“Kebutuhan infrastruktur yang terintegrasi dan merata juga menjadi perhatian dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, RTRW dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan ruang berjalan terencana serta menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan,” ucapnya.
RTRW tersebut mengusung tujuan mewujudkan Gresik sebagai pusat pertumbuhan berbasis budaya, industri, dan agribisnis berdaya saing global. Pengembangan wilayah juga diarahkan agar tetap berwawasan lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dari total luas wilayah perencanaan sekitar 126.891,31 hektare, sebanyak 91,83 persen diarahkan sebagai kawasan budidaya. Sementara itu, 8,17 persen lainnya ditetapkan sebagai kawasan lindung untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
“RTRW turut memuat rencana struktur dan pola ruang, kawasan strategis, pengendalian pemanfaatan ruang, serta peran masyarakat. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga menjadi perhatian dalam kebijakan penataan ruang Kabupaten Gresik,”
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ditetapkan seluas 38.673,07 hektare, meliputi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).
Rinciannya, LP2B seluas 34.061,99 hektare dan LCP2B seluas 4.611,08 hektare. Penetapan tersebut mendukung ketahanan pangan sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.
Wabup menegaskan, RTRW harus menjadi acuan nyata dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, investasi, dan pemanfaatan ruang.
“RTRW tidak boleh hanya menjadi dokumen perencanaan yang digunakan sebagai persyaratan administratif semata. Namun, RTRW harus menjadi acuan nyata dalam setiap proses perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, pelaksanaan investasi, dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik,” tegas wabup.
Selain itu, dirinya meminta seluruh perangkat daerah menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang juga harus dilakukan secara konsisten, dengan memperhatikan kawasan lindung, pertanian, mitigasi bencana, dan kepentingan masyarakat.
Melalui sosialisasi ini, seluruh peserta diharapkan memahami arah kebijakan RTRW serta menerapkannya dalam pelaksanaan pembangunan. Pemkab Gresik mendorong sinergi pemerintah, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang terarah. Dengan penataan ruang yang baik, pertumbuhan ekonomi diharapkan berjalan seiring perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Rmo)












