Bahas Persiapan UMK 2027, Bupati Gresik Dorong Penguatan Koordinasi dengan Serikat Buruh

Avatar photo

- Penulis

Rabu, 18 November 2026 - 07:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Radarnews9.com || Gresik, 17 November 2026 – Persiapan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik Tahun 2027 mulai dibahas bersama para pemangku kepentingan. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik menggelar silaturahmi dan diskusi santai bersama para Ketua DPC Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Rumah Buruh Gresik, Selasa (17/11/2026).

Pertemuan yang dihadiri perwakilan serikat pekerja yang tergabung dalam Sekretariat Bersama tersebut menjadi ruang komunikasi untuk membahas perkembangan agenda pengupahan tahun 2027. Dalam kesempatan itu, para perwakilan serikat buruh juga menyampaikan rencana keberangkatan untuk mengikuti rapat pleno pada Rabu hingga Kamis (18–19/11).

Pembahasan UMK 2027 mencakup sejumlah komponen perhitungan, di antaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu (alpha), serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan bahwa koordinasi antarpihak menjadi faktor penting dalam memastikan proses perumusan rekomendasi pengupahan berjalan optimal. Untuk itu, diperlukan tahapan dan jadwal pembahasan yang jelas agar seluruh proses dapat dilaksanakan secara sistematis.

“Penting bagi kita untuk menyusun timeline perumusan rekomendasi pengupahan Kabupaten Gresik. Dengan adanya timeline yang jelas, setiap tahapan pembahasan bisa berjalan lebih terarah dan terkoordinasi,” ujarnya.

Selain itu, Bupati yang akrab disapa Gus Yani tersebut mengingatkan pentingnya memetakan karakteristik dunia usaha di Kabupaten Gresik. Hal ini mencakup perusahaan berskala besar hingga perusahaan nasional yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Menurutnya, potensi ekonomi dan realisasi investasi perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengupahan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memperhatikan kesejahteraan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan keberlanjutan dunia usaha.

Baca Juga:  AKBP Ramadhan Nasution Resmi Jabat Kapolres Gresik, Tongkat Komando Beralih dari AKBP Rovan Richard Mahenu

“Kita perlu memetakan karakteristik kelompok usaha di Gresik, termasuk perusahaan berskala besar dan nasional. Potensi ekonomi dan realisasi investasi juga perlu menjadi pertimbangan, sehingga kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Yani juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik telah menerima surat dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2026 mengenai arahan koordinasi dan sinkronisasi penetapan upah minimum tahun 2027.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemkab Gresik terus memperkuat komunikasi dengan seluruh pihak terkait. Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari BPS juga menjadi salah satu acuan penting dalam proses pembahasan agar rekomendasi pengupahan sesuai dengan kondisi riil pekerja dan dunia usaha.

“Menindaklanjuti arahan tersebut, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Perhitungan tahun ini juga memperhatikan data Kebutuhan Hidup Layak dari BPS agar rekomendasi pengupahan dapat mempertimbangkan kondisi pekerja maupun dunia usaha di Kabupaten Gresik,” jelasnya.

Proses penetapan UMK 2027 selanjutnya akan mengedepankan dialog tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, unsur serikat pekerja atau serikat buruh, serta kalangan pengusaha. Melalui komunikasi dan pembahasan bersama, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan pengupahan yang berimbang, dengan tetap mengutamakan kesejahteraan pekerja dan menjaga keberlangsungan aktivitas usaha.

Sesuai jadwal, penetapan UMK Tahun 2027 oleh Gubernur Jawa Timur paling lambat dilakukan pada 25 November 2026. Pemerintah Kabupaten Gresik berharap seluruh rangkaian pembahasan dan rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga menghasilkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga kondusivitas hubungan industrial dan iklim investasi di Kabupaten Gresik.(Rmo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel radarnews9.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perkuat Sinergitas Pengamanan, Kalapas Sidoarjo Hadiri Audiensi Kanwil Ditjenpas Jatim dan Kapolda Jatim
Percepat Pembangunan Pesisir, Pemkab Gresik dan Kodaeral V Teken Kerja Sama TMMD Pesisir 2026
Pemkab Gresik Sukses Gelar Grand Final Cak dan Yuk Cilik 2026, Bangun Karakter dan Cinta Budaya Sejak Dini
Hadiri Pisah Sambut Dandim 0817/Gresik, Bupati Yani Apresiasi Pejabat Lama dan Sambut Komandan Baru
Bupati Yani Buka Apel Gerakan Indonesia ASRI di TPS Lumpur, Ajak Masyarakat Wujudkan Gresik Bersih dan Lestari
Semarak Hari Bakti ke-2 Kemenimipas, Lapas Kelas IIA Sidoarjo Ajak Pegawai Hidup Sehat Lewat Fun Walk
Hadapi Musim Hujan, Dinas CKPKP Gresik Optimalkan Pengerukan Saluran Air
Lantik 32 Pejabat, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Tekankan Integritas dan Peningkatan Pelayanan Publik
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 07:16 WIB

Bahas Persiapan UMK 2027, Bupati Gresik Dorong Penguatan Koordinasi dengan Serikat Buruh

Selasa, 17 November 2026 - 19:03 WIB

Perkuat Sinergitas Pengamanan, Kalapas Sidoarjo Hadiri Audiensi Kanwil Ditjenpas Jatim dan Kapolda Jatim

Senin, 16 November 2026 - 15:24 WIB

Percepat Pembangunan Pesisir, Pemkab Gresik dan Kodaeral V Teken Kerja Sama TMMD Pesisir 2026

Minggu, 15 November 2026 - 11:03 WIB

Pemkab Gresik Sukses Gelar Grand Final Cak dan Yuk Cilik 2026, Bangun Karakter dan Cinta Budaya Sejak Dini

Minggu, 15 November 2026 - 08:06 WIB

Hadiri Pisah Sambut Dandim 0817/Gresik, Bupati Yani Apresiasi Pejabat Lama dan Sambut Komandan Baru

Berita Terbaru