Radarnews9.com || Sidoarjo – Eskalasi politik di Kabupaten Sidoarjo memasuki fase kritis. Sebanyak 17 elemen masyarakat yang tergabung dalam Laskar Jenggolo Aliansi Peduli Sidoarjo mengepung Gedung DPRD Sidoarjo pada Selasa (10/02/2026). Massa melayangkan ultimatum keras kepada pucuk pimpinan daerah islah atau mundur.
Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB di depan gerbang Gedung DPRD. Di bawah terik matahari, massa menyuarakan keresahan atas perang dingin berkepanjangan antara Bupati dan Wakil Bupati. Dalam orasinya, para koordinator aksi menilai ketidakharmonisan pimpinan telah merusak kepercayaan publik dan mengganggu efektivitas jalannya pemerintahan.
“Kami tidak bisa membiarkan ego personal menghambat pelayanan publik. Sidoarjo butuh stabilitas, bukan drama politik yang merugikan rakyat!” teriak salah satu orator.
Pada pukul 10.15 WIB, perwakilan massa diterima beraudiensi di Ruang Paripurna DPRD Sidoarjo. Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, S.M., didampingi para Wakil Ketua H. Kayan, H. Warih, dan Suyarno, serta anggota DPRD Yudi Pratama.
Dalam forum tersebut, Aliansi Peduli Sidoarjo memaparkan tiga dampak krusial dari keretakan pimpinan daerah munculnya kubu-kubuan di kalangan ASN hingga perangkat desa, dualisme kebijakan yang membuat investor ragu dan berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi, serta melemahnya pengawasan internal yang dikhawatirkan membuka celah pungli dan korupsi.
Perwakilan massa juga mengingatkan agar Sidoarjo tidak kembali terjerumus dalam catatan kelam kasus korupsi seperti periode-periode sebelumnya. “Kami tidak ingin Sidoarjo kembali dikenal sebagai kota koruptor. Islah adalah harga mati bagi keberlanjutan pembangunan,” tegas salah satu perwakilan.
Audiensi berakhir pukul 12.15 WIB dengan tiga poin kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara resmi. DPRD menyatakan komitmen untuk segera memediasi kedua belah pihak demi menjaga kondusivitas daerah. Namun massa memberi peringatan, bila mediasi tidak membuahkan hasil, gelombang aksi lanjutan dengan massa lebih besar akan digelar dan persoalan dibawa ke tingkat nasional.
“Jika tidak ada tindakan nyata, jangan salahkan kami jika minggu depan ribuan massa kembali mengepung gedung ini. Kami siap membawa carut-marut ini ke Kemendagri hingga ke meja Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Bramada Pratama Putra selaku Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LSM ALAS ( Aliansi Arek Sidoarjo ) Hendhi Wahyudianto, menegaskan bahwa dorongan rekonsiliasi bukan bertujuan menjatuhkan pihak tertentu, melainkan demi memastikan pemerintahan tetap berjalan baik dan stabil.
“Gerakan ini bukan untuk menjatuhkan siapa pun, tetapi untuk memastikan pemerintahan di Sidoarjo berjalan baik dan fokus pada pelayanan publik. Rekonsiliasi kepemimpinan daerah adalah kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan kelompok.Kami percaya DPRD sebagai representasi rakyat punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk aktif mengawasi, memfasilitasi komunikasi pimpinan daerah, serta mengawal RPJMD dan APBD agar program pembangunan tetap berkesinambungan,” ungkap Hendhi.
Ketua DPC Prambon, Prihartono, juga menyampaikan harapannya agar seluruh pihak mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik sesaat.
Ia menilai situasi yang berlarut tidak boleh terus dibiarkan karena berdampak langsung terhadap pelayanan dan program pembangunan di tingkat bawah.
“Kami di tingkat kecamatan dan desa merasakan langsung dampaknya. Masyarakat butuh kepastian arah kebijakan dan keberlanjutan program. Harapan kami, pimpinan daerah bisa duduk bersama, menyelesaikan perbedaan secara dewasa, dan kembali fokus bekerja untuk rakyat. DPRD kami dorong menjadi jembatan rekonsiliasi agar roda pemerintahan kembali solid,” ujar Prihartono.
