Radarnews9.com – Lamongan || Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dengan modus nama rekening paguyuban wali murid SMPN 1 deket Lamongan Jawa Timur menuai sorotan tajam, Sejumlah wali murid mengaku resah karena merasa terbebani oleh besarnya nominal Rp 170.000 yang di tentukan tiap bulan diwajibkan di lingkungan sekolah.
Salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pembayaran yang diwajibkan Rp.170.000, tiap bulan yang diminta pihak sekolah dan komite justru terasa memaksa.
“Kami merasa terbebani dengan adanya sumbangan sukarela ini. Jumlahnya tidak sedikit dan terkesan dipaksakan,” ujarnya kepada wartawan.
Menanggapi laporan tersebut, (LSM) penggiat anti korupsi menegaskan bahwa praktik semacam itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sesuai dengan Permendikbud, sekolah negeri tidak boleh melakukan pungutan dalam bentuk apa pun, termasuk sumbangan yang bersifat memaksa. karena sekolah sudah menerima dana (BOS) dari pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, (LSM) penggiat anti korupsi akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.
“Kami akan meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak sekolah jika terbukti melakukan pelanggaran,” ujar (LSM) penggiat anti korupsi.
Sementara Pihak Sekolah bungkam dan Dinas Pendidikan Sudah Mengetahui Tapi Tutup Mata.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMPN 1 deket Lamongan Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi. Saat dihubungi melalui sambungan telepon, yang bersangkutan tidak memberikan respons.
Sementara pihak resepsionis berbohong mengelabui awak media yang berkunjung ke lembaga SMPN 1 deket Kabupaten lamongan
Ironisnya, dugaan praktik pungli ini tampak tidak mendapatkan perhatian serius dari pihak kepala dinas pendidikan Kabupaten lamongan.
Sejumlah wali murid menilai, pihak dinas pendidikan seolah menutup mata terhadap berbagai laporan serupa yang sebelumnya juga muncul di sekolah-sekolah SMPN lain di wilayah kabupaten Lamongan terutama di SMPN 1 deket.
Praktik pungutan ini yang bersifat diwajibkan atau di tentukan nominal di sekolah negeri bertentangan dengan sejumlah peraturan resmi pemerintah, di antaranya:
PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 181a melarang tenaga pendidik menjual buku pelajaran, LKS, atau perlengkapan bahan ajar di sekolah.
Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pengadaan seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua siswa, dan sekolah tidak boleh mengaitkan hal tersebut dengan penerimaan peserta didik baru.
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2020 tentang Komite Sekolah, yang melarang pengumpulan dana atau sumbangan dari masyarakat yang bersifat memaksa.
UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yang mengatur bahwa buku pelajaran yang telah disubsidi melalui dana BOS wajib diberikan gratis kepada siswa.
Jika terbukti melakukan pelanggaran, kepala sekolah beserta jajarannya dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran, pencopotan jabatan, hingga proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat berharap Dinas Pendidikan dan aparat penegak hukum bertindak cepat agar praktik pungli di dunia pendidikan dapat segera dihentikan.
“Kami hanya ingin pendidikan yang jujur dan bersih, bukan yang membebani orang tua,” ujar seorang wali murid dengan nada kecewa.
Kasus di SMPN 1 deket Lamongan Jawa Timur menjadi peringatan keras bahwa masih banyak celah pungli di lingkungan pendidikan yang harus dibersihkan. Pemerintah daerah diharapkan tidak tinggal diam dan segera turun tangan agar dunia pendidikan benar-benar menjadi tempat yang mendidik, bukan tempat mencari keuntungan pribadi. (Mth)
