Surabaya — Radarnews9.com || Nama seorang oknum jaksa berinisial RFH menjadi perbincangan setelah muncul dugaan penipuan terkait pembayaran jasa pengerjaan renovasi rumah,di kediaman terlapor yang berlokasi di kawasan hunian elit Royal Residence,Cluster Windsor Wiyung Surabaya.
Informasi tersebut beredar dari pengakuan pihak pemborong berinisal SDN,yang mengaku belum menerima pelunasan pembayaran sesuai kesepakatan kerja hingga berita ini di turunkan.
Menurut keterangan sumber yang mengaku terlibat dalam proyek renovasi tersebut, pekerjaan renovasi rumah tersebut telah selesai dilakukan dalam beberapa tahap. Tahun 2023 Namun hingga saat ini, pembayaran yang dijanjikan disebut belum sepenuhnya diselesaikan.
“Kami hanya di berikan janji janji yang semua nya hanya Bohong belaka,kami berharap ada itikad baik dari oknum jaksa berinisial RFH untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai perjanjian kesepakatan.
Permasalahan ini pun sdah berlangsung selama 3 tahun mulai tahun 2023 hingga sekarang 2026,pihak korban pun telah melaporkan permasalahan ini ke pihak KAJATI dan pihak ASWAS KAJATI JAWA TIMUR,serta pelaporan ke pihak POLRESTA SURABAYA, hingga berita ini ditulis, belum ada penyelesaian dari pihak RFH,pihak korban akan terus meminta pertanggung jawaban penyelesaian kepada oknum jaksa berinisial RFH guna mendapatkan keadilan dan hak nya.
Pengamat hukum menilai bahwa persoalan seperti ini sangat di sayangkan karena perbuatan oknum yg tidak bertanggung jawab namun berdampak ke citra adhiyaksa yg tercoreng dan menjadi sorotan masyarakat terkait intregitas yang di bangun kejaksaan apalagi dalam masa pergantian pejabat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yang baru.
Kasus ini pun menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan sosok aparatur penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan contoh dalam menyelesaikan persoalan secara transparan dan bertanggung jawab justru mengabaikan dan mencoreng citra Adhiyaksa serta kredibilitas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Untuk itu korban akan terus melakukan kordinasi dengan pihak kejaksaan jawa timur dan pihak kepolisian terkait permasalahan ini agar tidak ada lagi perilaku oknum jaksa nakal atau tidak patut terjadi lagi.
